Ia menilai, tindakan memperbesar isu hingga menyeret nama Gubernur merupakan bentuk provokasi yang dapat memperuncing hubungan antara mahasiswa dan pemerintah daerah.
“Secara tidak langsung, Anda sedang membenturkan mahasiswa dengan pemerintah daerah. Apa tujuan Anda? Ini bukan sikap yang bijak sebagai politisi,” lanjut Hardodi.
Hardodi pun mengimbau agar perbedaan pendapat diselesaikan dengan kepala dingin dan komunikasi yang baik. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah sah-sah saja, namun tidak boleh dilakukan dengan merusak fasilitas umum atau memprovokasi masyarakat.
“Aspirasi bisa disampaikan tanpa perusakan. Pemerintah juga harus bijak menyikapi laporan mahasiswa. Tapi jangan jadikan ini panggung politik pribadi,” tutupnya.
