“Angka ini bukan sekadar statistik. Ini tanda bahwa pendidikan pemilih belum menyentuh ruang yang benar. Lebih dari 50% pemilih kita adalah milenial dan Gen Z, tapi cara kita berbicara masih cara lama,” katanya.
Kembali ke gagasan Anas, pilar kedua adalah kesadaran politik rakyat.
“Kunci pemilu yang demokratis itu adalah rakyat yang sadar, cerdas, dan berdaya. Rakyat yang sanggup memilih partai atau orang yang menurut dia amanah, dan bahkan bisa memberikan punishment jika yang diberi amanah kurang amanah,” jelas Anas.
Ketiga, kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan main. Dari tiga pilar yang dipaparkan Anas, benang merahnya jelas: demokrasi bukan hanya urusan penyelenggara, tetapi juga rakyat dan peserta pemilu.
Namun, ajakan ke masyarakat dinilai tidak cukup berhenti di seruan moral. Edukasi pemilih membutuhkan dukungan regulasi dan anggaran agar programnya berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial menjelang pemilu.
Romadhon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat demokrasi dari level paling dekat.
“Jangan tunggu KPU sendirian. Masyarakat, kampus, komunitas digital, dan keluarga harus ikut memperkuat. Mulai dari melek informasi, menolak hoaks politik, sampai menggunakan hak pilih dengan sadar. Demokrasi kuat itu lahir dari warga yang peduli,” ajaknya.
Dialog ini menjadi momentum refleksi menjelang Hari Lahir KPU RI ke-73. Independensi penyelenggara dan edukasi pemilih yang mengikuti zaman dinilai sebagai dua kunci. Masyarakat diajak tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjaga dan memperkuat demokrasi.
Komentar