Dokumen negara dan data APBN 2026 menunjukkan bahwa anggaran fungsi pendidikan eksisting justru mengalami peningkatan pesat di tengah masuknya program MBG dari total belanja negara Rp3.788,49 triliun. Alokasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah naik menjadi Rp17,9 triliun, sementara tunjangan guru honorer melompat drastis dari Rp7 triliun ke Rp14 triliun lebih.
Data tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa tidak ada satu rupiah pun hak dasar pendidikan yang dikurangi, melainkan justru diperkuat melalui konsensus nasional yang sah dan paralel dengan penguatan pos-pos yang telah ada.
“Jika pimpinan Banggar saja sudah mengaku salah dan memilih berdiri di atas fakta hukum, lantas siapa ‘maling’ yang dimaksud oleh elite PDIP lainnya? Jangan-jangan mereka sedang menunjuk cermin sendiri. Berhenti melakukan pansos politik dengan menakut-nakuti rakyat seolah-olah sekolah akan terbengkalai. Kenyataannya, justru gizi anak bangsa yang sedang diselamatkan dari ancaman stunting kronis yang saat ini masih menghantui 19 persen anak Indonesia,” tambah Romadhon.
Menempatkan nutrisi dalam rumpun pendidikan adalah langkah visioner untuk memastikan investasi sumber daya manusia tidak menjadi sia-sia di masa depan. Gizi adalah prasyarat utama kecerdasan; tanpa pemenuhan nutrisi, fasilitas sekolah yang megah tidak akan terserap maksimal oleh anak didik yang mengalami kendala kesehatan atau kelaparan saat belajar. Memisahkan gizi dari pendidikan adalah cara berpikir usang yang hanya peduli pada bangunan fisik, namun menutup mata pada kualitas otak manusia Indonesia yang harus bersaing secara global.
“Publik sudah cerdas. Rakyat tidak butuh asupan gimik politik yang beracun dan menyesatkan. Melalui sistem Gizi-Log dan Papan Belanja Harian yang kami kawal, rakyat bisa melihat sendiri transparansi anggaran yang sudah disahkan DPR. Setiap rupiah yang disetujui pimpinan parlemen di Senayan harus mendarat menjadi protein berkualitas di meja makan siswa, bukan menjadi komoditas politik untuk menjatuhkan lawan secara tidak etis,” tegas Romadhon.
Klarifikasi dari Said Abdullah yang menyatakan tidak akan berpaling dari keputusan APBN 2026 seharusnya menjadi titik akhir dari kegaduhan informasi yang sengaja diciptakan untuk memicu keresahan sosial. Badan Gizi Nasional (BGN) berkomitmen untuk tetap fokus mengeksekusi mandat undang-undang secara transparan tanpa terpengaruh oleh kebisingan politik partisan. Sikap terbuka Ketua Banggar dalam mengakui kebenaran data seharusnya menjadi pelajaran bagi elite PDIP lainnya agar tidak lagi memproduksi narasi kebohongan demi keuntungan jangka pendek.
“Mari kita berhenti berpolemik pada hal yang sudah sah dan disepakati secara aklamasi oleh pimpinan DPR. Fokus kita adalah memastikan anggaran raksasa Rp3.788,49 triliun ini benar-benar menghadirkan kesejahteraan nyata bagi rakyat miskin dan rentan. Berhentilah menjegal harapan jutaan anak bangsa dengan narasi busuk ‘maling anggaran’ hanya karena syahwat oposisi yang telat panas dan gagal paham data,” pungkas Romadhon Jasn menutup pernyataannya.
