Pangkatnya kemudian meningkat menjadi Letnan Jenderal TNI pada Januari 2024.
Pada Desember 2025, Widi dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
3. Terseret Kasus Dugaan Korupsi Lahan BUMD Cilacap
Di tengah perjalanan kariernya, nama Widi Prasetijono kemudian muncul dalam perkara dugaan korupsi pengadaan lahan BUMD Kabupaten Cilacap.
Kasus tersebut berkaitan dengan transaksi lahan perkebunan Kebun Caruy seluas sekitar 716,2 hektare di Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap.
Lahan tersebut terlibat dalam transaksi antara PT Rumpun Sari Antan (RSA) dengan PT Cilacap Segara Artha (CSA), perusahaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Nilai transaksi jual beli lahan tersebut mencapai sekitar Rp237,09 miliar.
Dalam perkara ini, penuntut umum menilai lahan tersebut merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang penguasaannya berada di bawah Kodam IV/Diponegoro melalui Yayasan Rumpun Diponegoro (Yardip).
Widi didakwa memiliki keterlibatan dalam proses pelepasan dan penjualan lahan ketika menjabat sebagai Pangdam IV/Diponegoro sekaligus Ketua Pembina Yardip.
Perkara tersebut kemudian disidangkan melalui mekanisme peradilan koneksitas di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
4. Dituntut 10 Tahun Penjara, Widi Minta Dibebaskan
Perkembangan kasus tersebut semakin menjadi perhatian setelah jaksa penuntut umum koneksitas membacakan tuntutan terhadap Widi pada 22 Oktober 2026.
Dalam persidangan tersebut, Widi dituntut hukuman 10 tahun penjara.
Selain itu, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
Widi turut dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp21,05 miliar serta mendapat hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
Namun, tuntutan tersebut tidak diterima begitu saja oleh Widi dan tim penasihat hukumnya.
Pada Senin, 2 November 2026, Widi menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi di hadapan majelis hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.
Dalam pembelaannya, ia meminta agar majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap dirinya.
Widi juga membantah pernah memberikan perintah untuk menjual lahan tersebut.
Sementara itu, tim penasihat hukumnya mempersoalkan status hukum tanah Kebun Caruy.
Mereka menilai lahan dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Rumpun Sari Antan tidak tepat dikategorikan sebagai Barang Milik Negara.
Pihak pembela juga menyebut penyerahan sertifikat kepada Widi hanya untuk kepentingan penyimpanan, bukan untuk diperjualbelikan.
Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan antara penuntut umum dan tim pembela mengenai status lahan serta keterlibatan Widi dalam transaksi tersebut.
Perjalanan Letjen TNI Widi Prasetijono yang sebelumnya menduduki sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI AD kini menjadi perhatian publik karena perkara hukum yang dihadapinya.
Meski jaksa telah mengajukan tuntutan berat, perlu ditegaskan bahwa tuntutan bukan merupakan putusan akhir pengadilan.
Majelis hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai seluruh bukti dan pembelaan sebelum menjatuhkan putusan.
Komentar