JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM– Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pemuda dan Pelajar Indonesia (DPP AP2 Indonesia) secara resmi melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Pengaman Pantai Kota Raha Lanjutan kepada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Senin (9/11/2026).
Laporan kepada Kementerian Pekerjaan Umum disampaikan melalui surat Nomor 014.541/B/DPP-AP2/XI/2026, sedangkan laporan pengaduan kepada KPK RI disampaikan melalui surat Nomor 014.542/B/DPP-AP2/XI/2026.
Pelaporan tersebut merupakan langkah konkret AP2 Indonesia dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran negara. AP2 menilai persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai sekadar persoalan teknis konstruksi, sebab terdapat sejumlah informasi awal yang perlu ditelusuri secara menyeluruh, baik dari aspek mutu pekerjaan, pengawasan, tata kelola anggaran, maupun dugaan adanya aliran fee proyek kepada pihak tertentu.
Ketua Umum DPP AP2 Indonesia, Fardin Nage, menegaskan bahwa laporan kepada Kementerian PU ditujukan untuk mendesak dilakukannya audit teknis dan evaluasi menyeluruh terhadap proyek Pengaman Pantai Kota Raha, termasuk mengevaluasi kinerja Kepala BWS Sulawesi IV Kendari, Kepala Satuan Kerja Pengaman Pantai, serta PPK yang bertanggung jawab langsung terhadap paket pekerjaan tersebut.
“Tidak masuk akal apabila proyek yang menggunakan uang negara justru menyisakan persoalan kualitas konstruksi. Kami menerima informasi bahwa pekerjaan tahun anggaran sebelumnya diduga mengalami ketidaksesuaian teknis, sementara proyek lanjutan yang belum rampung dilaporkan telah menunjukkan keretakan pada sejumlah bagian konstruksi. Ini harus diperiksa secara serius, bukan ditutupi dengan penjelasan administratif,” tegas Fardin.
Menurut AP2 Indonesia, keretakan konstruksi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai merupakan indikasi teknis yang wajib diuji melalui pemeriksaan independen. Pemeriksaan harus mencakup kesesuaian spesifikasi, mutu material, volume pekerjaan, metode pelaksanaan, hasil pengujian laboratorium, pengawasan konsultan, hingga kesesuaian pembayaran dengan progres fisik di lapangan.
Tidak hanya itu, AP2 Indonesia juga meminta KPK RI menelaah informasi mengenai dugaan pemberian atau penerimaan fee yang dikaitkan dengan pelaksanaan proyek tersebut. Dugaan ini harus ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen pengadaan, kontrak, pembayaran, hubungan para pihak, serta aliran transaksi keuangan apabila ditemukan dasar awal yang memadai.
Komentar