JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM– Founder Visioner Indonesia 45, Akril Abdillah, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat kedaulatan energi nasional di tengah berbagai polemik dan sorotan yang belakangan diarahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia.
Menurut Akril, upaya membenahi tata kelola energi dan sumber daya alam Indonesia bukan pekerjaan ringan. Ada banyak kepentingan yang selama ini tumbuh di sektor tersebut, mulai dari kepentingan industri, perdagangan, investasi, hingga jaringan bisnis yang memiliki pengaruh terhadap rantai pasok energi nasional.
Karena itu, ia menilai pemerintah harus tetap konsisten menjalankan agenda strategis yang berpihak pada kepentingan negara. Jangan sampai setiap upaya perubahan justru melemah hanya karena muncul tekanan, polemik, maupun berbagai narasi yang berkembang di ruang publik.
“Kalau pemerintah sedang berupaya membenahi sektor energi agar Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih kuat, tentu langkah itu harus kita dukung. Sumber daya alam kita sangat besar. Sudah seharusnya kekayaan tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu,” ujar Akril Abdillah.
Ia menilai, Bahlil sebagai salah satu figur yang berada di garis depan kebijakan energi dan hilirisasi nasional memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia dikelola dengan orientasi kepentingan nasional.
Menurutnya, keberanian pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi menjadi salah satu faktor penting untuk membawa Indonesia keluar dari ketergantungan terhadap pihak luar, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis dunia.
Akril juga menyoroti munculnya berbagai konten dan narasi negatif yang belakangan ramai beredar di media sosial dengan menjadikan Bahlil sebagai sasaran pemberitaan maupun perbincangan publik.
Ia mengatakan, kritik terhadap pejabat negara merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara objektif, berdasarkan fakta, dan tidak dibangun melalui informasi yang menyesatkan.
“Jangan setiap kebijakan yang diambil pemerintah langsung dipandang negatif. Kita harus melihat apa yang sedang diperjuangkan dan apa dampaknya bagi kepentingan Indonesia. Kalau ada yang tidak setuju, sampaikan dengan data. Jangan sampai ruang publik justru dipenuhi narasi yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan tanpa mengetahui persoalan secara utuh,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar dugaan adanya kepentingan bisnis maupun perdagangan energi di balik polemik tersebut tidak diabaikan begitu saja, tetapi harus dikaji secara objektif dan berdasarkan bukti. Menurutnya, sektor energi merupakan bidang strategis dengan nilai ekonomi yang sangat besar sehingga setiap perubahan kebijakan berpotensi memengaruhi kepentingan banyak pihak.
Komentar