“Jika Presiden sedang melakukan bersih-bersih korupsi secara nasional, maka Kejaksaan Agung harus menunjukkan keberanian yang sama di daerah. Jangan sampai publik menilai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegas ALIMASI.
ALIMASI menilai bahwa proyek yang dibiayai dari pinjaman daerah adalah beban langsung bagi rakyat. Jika terjadi penyimpangan hingga puluhan miliar rupiah, maka dampaknya bukan hanya administratif, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi masyarakat Kolaka Utara.
Sebagai bentuk keseriusan, ALIMASI memberikan ultimatum agar Kejaksaan Agung segera menunjukkan progres nyata dalam waktu yang wajar. Jika tidak, ALIMASI akan menggelar aksi nasional dan membangun konsolidasi mahasiswa lintas daerah untuk memastikan kasus ini tidak menguap tanpa kepastian hukum. Kami tegaskan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Bersih-bersih korupsi tidak boleh selektif. Rakyat menunggu keberanian, bukan retorika.
