Tantangan otonomi daerah masih menjadi sandungan nyata dalam pemberantasan mafia tambang. Ketegasan di pusat kerap melunak di daerah akibat tumpang tindih kepentingan politik lokal. Sinkronisasi pusat–daerah harus menjadi fokus pembenahan ke depan. Negara wajib memastikan standar pengawasan tambang berlaku sama tegasnya di seluruh wilayah, agar investasi yang masuk benar-benar berkualitas dan patuh hukum serta lingkungan.
Isu pascatambang juga masih menjadi rapor kuning di sejumlah wilayah. Reklamasi lahan tidak boleh diperlakukan sebagai kewajiban administratif semata, melainkan sebagai utang ekologis yang harus dibayar lunas. Masukan tegas bagi Bahlil adalah tidak ragu menjatuhkan sanksi daftar hitam bagi perusahaan yang abai terhadap kewajiban reklamasi. Ketegasan ini akan memperkuat citra negara sebagai pengelola sumber daya yang bertanggung jawab.
Koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Polri dalam menindak mafia tambang ilegal perlu terus diperkuat tanpa kompromi. Dukungan diberikan pada langkah Bahlil menggandeng aparat penegak hukum untuk memburu aktor intelektual di balik praktik ilegal. Catatan yang perlu diperhatikan adalah kecepatan penanganan kasus di lapangan. Sinergi antarlembaga harus mampu menghadirkan efek jera yang nyata dan cepat.
Tahun 2025 juga mengajarkan bahwa reformasi birokrasi membutuhkan konsistensi tanpa jeda. Bahlil memulai dengan baik melalui perizinan yang lebih ramping dan digital. Namun kemudahan ini tidak boleh melonggarkan pengawasan sosial dan lingkungan. Keseimbangan antara karpet merah investasi dan perlindungan hak masyarakat adat harus dijaga dengan tegas dan dialogis dalam koridor hukum.
Komunikasi publik atas capaian dan kendala kementerian perlu terus diperkuat. Tidak jarang kebijakan yang tepat secara visi disalahpahami akibat minimnya penjelasan kepada masyarakat bawah. Keterbukaan data dan penjelasan jujur akan membangun penilaian publik yang objektif. Masyarakat perlu mengetahui mana capaian yang sudah berhasil dan mana pekerjaan rumah yang masih dalam proses pembenahan.
Visi besar menjadikan Indonesia pemain utama dalam rantai pasok energi hijau dunia merupakan langkah strategis yang patut dikawal. Namun visi ini menuntut fondasi tata kelola yang tanpa celah. Dukungan terhadap langkah positif pemerintah harus disertai keberanian memberi masukan konstruktif. Inilah cara menjaga agar niat baik tidak layu sebelum berkembang.
Sebagai kesimpulan catatan akhir tahun 2025, patut diakui bahwa sektor tambang Indonesia bergerak ke arah yang lebih transparan di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia. Niat baik dan konsistensi pembenahan menjadi bukti kebijakan dijalankan dengan hati dan keberanian. Meski catatan kritis masih ada dan proses perlu terus disempurnakan, arah reformasi ini sudah berada di jalur yang benar. Tugas bersama adalah menjaga konsistensi tersebut demi terwujudnya ekonomi masyarakat yang maju, adil, dan bermartabat.
