JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Ikatan Pemuda dan Pelajar Muna (IPPM) turun di depan gedung Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU), Kamis (6/11). Massa mendesak menteri Dody Hanggodo, memerintahkan pemeriksaan menyeluruh atas proyek pengaman pantai Kota Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menurut mereka menelan anggaran APBN sekitar Rp28 miliar dan dikerjakan oleh PT Pinar Jaya Perkasa (PJP) namun jauh dari spesifikasi teknis yang tercantum dalam Detail Engineering Design (DED).
Sekjen IPPM, Muhamad Ramadan Sawal mengatakan, pihaknya melakukan investigasi lapangan dan menemukan sejumlah kejanggalan teknis yang serius. Ia merinci temuan seperti penggunaan semen biasa tanpa aditif tahan sulfat, pasir laut yang tidak disaring, batu kapur dipakai sebagai campuran beton, bahkan penggunaan air laut untuk mengaduk beton.
“Beton pada struktur pengaman pantai diduga menggunakan semen biasa tanpa campuran khusus, pasir laut tanpa penyaringan, batu kapur sebagai campuran beton, bahkan memakai air laut sebagai bahan campuran. Hal tersebut yang membuat beton mudah hancur saat dipegang dan ini tidak sesuai standar ketahanan terhadap air laut,” katanya kepada wartawan, seraya menunjukkan foto-foto sampel yang dibawa massa.
Selain itu, IPPM menemukan struktur lantai beton yang diletakkan langsung di dasar laut tanpa lapisan pelindung. Kondisi ini, menurut IPPM, berisiko menyebabkan pergeseran susunan beton dan penetrasi air laut sehingga mempercepat kerusakan. Kekhawatiran mereka bukannya semata teknis, “pola pengerjaan seperti ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena umur teknis bangunan yang jauh lebih pendek dari yang seharusnya” ujar Muhamad.
Proyek ini menjadi sorotan karena inisiasinya terkait aspirasi wakil ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Namun perhatian politik, kata Muhamad, tidak otomatis menjamin kualitas pelaksanaan di lapangan.
