Farid menegaskan bahwa pelayanan Adminduk merupakan hak dasar setiap warga negara.
“Tidak ada satu pun penduduk yang boleh ditinggalkan. Bahkan jika hanya satu orang di pelosok, pemerintah wajib melayani,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh dokumen kependudukan bersifat gratis, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi biaya transportasi atau layanan daring agar masyarakat di daerah terpencil tetap terlayani.
Dalam paparannya, ia juga menyampaikan bahwa jumlah penduduk Indonesia per semester I tahun 2025 mencapai 286,6 juta jiwa, dengan peningkatan sekitar 1,7 juta jiwa dibanding semester sebelumnya. Data ini, katanya, menjadi barometer utama perencanaan pembangunan nasional.
Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) juga terus digalakkan dengan empat prinsip utama:
- Sadar pentingnya dokumen kependudukan
- Sadar pentingnya data kependudukan yang benar
- Sadar pemanfaatan data kependudukan
- Sadar melayani untuk masyarakat bahagia
Menurut Farid, gerakan ini sejalan dengan program PKK “Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAP)” yang menyasar keluarga hingga tingkat desa.
Ia juga mengungkapkan capaian kinerja Dukcapil Sultra yang patut diapresiasi:
- Perekaman KTP-el mencapai 96,82%, mendekati target nasional 99,4%.
- Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 5,82%.
- Kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) sebesar 50,64%.
- Akta Kelahiran usia 0–18 tahun mencapai 97,98%.
“Ini pencapaian yang baik dan patut diapresiasi. Kita tinggal sedikit lagi mencapai target nasional,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta.
Dalam sambutannya mewakili Gubernur, Wakil Gubernur Sultra, Ir. Hugua, M.Ling., menegaskan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Data kependudukan adalah fondasi utama perencanaan pembangunan. Dengan populasi Sultra sekitar 2,8 juta jiwa, data yang akurat memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, sinergi antar-lembaga menjadi kunci mewujudkan masyarakat sadar administrasi.
“Kita harus pastikan seluruh masyarakat memiliki dokumen kependudukan yang valid dan aktif. Ini bukan hanya persoalan data, tapi soal keadilan sosial dan pelayanan publik,” ujarnya.
Hugua juga mengapresiasi peran TP-PKK dan DWP yang selama ini menjadi ujung tombak sosialisasi di lapangan, karena memiliki jaringan kader hingga tingkat desa dan kelurahan.
“PKK dan DWP adalah mitra strategis pemerintah. Mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga sangat efektif untuk mendorong gerakan sadar administrasi kependudukan,” katanya.
Sebagai bentuk apresiasi, kegiatan ini juga diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada Dinas Dukcapil kabupaten/kota berprestasi, antara lain:
- Kabupaten Kolaka Utara sebagai capaian perekaman KTP-el tertinggi (98,50%),
- Kabupaten Bombana sebagai kabupaten dengan kerja sama pemanfaatan data dan akses terbanyak,
- Kabupaten Konawe Utara sebagai kabupaten dengan capaian kepemilikan KIA tertinggi.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap sinergi lintas lembaga terus diperkuat demi mewujudkan pelayanan Adminduk yang prima, membahagiakan masyarakat, dan mendukung visi Sultra Maju yang Aman, Sejahtera, dan Religius.IKP
Foto: Jufri dan Frans
