JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Transformasi Reformasi Polri menjadi salah satu agenda strategis paling penting dalam perjalanan pembenahan institusi kepolisian. Pemerintah telah membentuk Komite Reformasi Polri yang berisi berbagai unsur, dari akademisi hingga tokoh masyarakat, untuk memastikan arah perubahan berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan publik. Ini bukan sekadar upaya struktural, tetapi proses moral untuk mengembalikan makna kepercayaan antara rakyat dan aparat.
Perjalanan reformasi Polri sejatinya tidak berhenti pada program-program administratif. Selama beberapa tahun terakhir, Polri telah berupaya mengubah pola pikir internal melalui digitalisasi layanan publik, penyederhanaan prosedur hukum, dan peningkatan integritas personel. Namun di tengah era keterbukaan informasi dan dinamika sosial yang cepat, tantangan terbesar bukan hanya menegakkan hukum, tetapi menumbuhkan kembali keyakinan masyarakat bahwa hukum bekerja secara adil.
Komite Reformasi yang baru dibentuk diharapkan menjadi ruang dialog antara publik dan lembaga kepolisian. Dalam konteks demokrasi modern, legitimasi institusi tidak hanya lahir dari wewenang, tetapi dari kemampuan mendengar dan memperbaiki diri. Polri kini tengah membangun arah baru menjadi kekuatan sipil yang melayani, bukan menakuti; hadir dengan ketegasan, tetapi juga kemanusiaan.
Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) memandang momentum ini sebagai bukti nyata bahwa Polri tidak menutup diri dari kritik publik. “Transformasi reformasi ini menunjukkan bahwa Polri menjadikan kritik sebagai energi untuk berbenah, bukan sebagai ancaman,” ujar Ketua JAN, Romadhon Jasn, Senin (13/10/2025).
Transformasi Reformasi Polri juga menuntut perubahan cara berkomunikasi dengan masyarakat. Transparansi dan kecepatan respons menjadi indikator utama kepercayaan di era digital. Masyarakat tidak lagi menilai dari pernyataan, tetapi dari tindakan nyata. Ketika aparat bisa menjawab keresahan publik dengan empati dan profesionalisme, di situlah kepercayaan tumbuh kembali.
