JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, mengakui kepercayaan publik terhadap perusahaan merosot tajam setelah dua kasus besar mencuat: dugaan oplosan BBM (Agustus 2025) dan korupsi tata kelola kilang–minyak mentah (Maret 2025) yang ditaksir merugikan negara hingga Rp193,7 triliun.
Pernyataan itu disampaikan Simon usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana, Jumat (19/9). Ia menegaskan Pertamina akan mempercepat reformasi tata kelola yang menyentuh pengawasan distribusi, audit internal, dan proses proyek kilang.
Manajemen mencatat penurunan kepercayaan konsumen sekitar 25 persen dalam survei internal. Simon menyebut reformasi sebagai prioritas untuk memulihkan kredibilitas dan memastikan kualitas produk sampai ke tangan konsumen.
Dua peristiwa itu menimbulkan keresahan riil: laporan kendaraan rusak dan aduan kualitas BBM menyebar di media sosial, sementara publik mempertanyakan efektivitas pengawasan di hilir dan kilang.
Pengakuan Simon perlu diapresiasi, tetapi publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar pernyataan. “Kami mengapresiasi pernyataan Dirut Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan; publik berharap Pertamina bisa kembali menjadi yang terbaik,” kata Romadhon Jasn, Minggu (21/9) di Jakarta.
Dampak ke ranah pasar sudah terlihat: sebagian konsumen berpindah ke SPBU swasta angka perpindahan diperkirakan mencapai ratusan ribu hingga 1,4 juta kiloliter memicu antre dan tekanan pada distribusi ritel.
