Menteri ESDM Bahlil bahkan mengakui adanya peralihan konsumen ke jaringan Shell dan lain-lain menyusul isu kualitas, sementara pemerintah menyiapkan skema impor BBM bersama Pertamina dan pelaku swasta untuk menjaga pasokan nasional.
“Kerja sama impor harus dibarengi jaminan mutu dan keterbukaan distribusi; kalau transparan, langkah ini bisa membantu memulihkan kepercayaan,” tegas Romadhon Jasn.
Regulator menuntut tindak lanjut: KPPU menyelidiki potensi pelanggaran persaingan, KPK mendorong audit independen kualitas BBM, dan DPR meminta verifikasi LHKPN pejabat terkait. Audit laboratorium terakreditasi juga dianggap perlu untuk menghapus keraguan publik.
“Pertamina punya tanggung jawab ganda: membenahi tata kelola sekaligus memastikan program BBM Satu Harga di wilayah 3T tetap berjalan; inilah ukuran kinerja BUMN energi,” ujar Romadhon.
Keberhasilan reformasi akan terlihat dari aksi nyata, bukan kata. “Rakyat menunggu bukti, bukan sekadar janji. Tanpa eksekusi cepat dan transparan, kepercayaan tak akan pulih,” pungkas Romadhon Jasn.
