Sejumlah pihak menilai bahwa jika Gerindra terus mengabaikan etika politik, maka bukan tidak mungkin partai ini akan mengalami kemunduran akibat kesalahan yang dibuat sendiri.
“Seharusnya Gerindra belajar dari sejarah. Jangan ulangi kesalahan partai lain yang dulu mereka kritik habis-habisan,” ujar Akril.
Jika tidak ada tindakan tegas dari Menteri BUMN dan Gerindra sendiri, maka citra partai ini akan semakin rusak di mata publik.
Masyarakat Desak Erick Thohir Ambil Sikap
Banyak pihak menilai bahwa penunjukan kader partai ke posisi strategis di BUMN dapat menimbulkan konflik kepentingan. Seharusnya, posisi direksi dan komisaris diisi oleh profesional dengan latar belakang industri terkait, bukan mereka yang memiliki afiliasi politik.
Akril menegaskan bahwa Menteri BUMN tidak boleh menjadi sekadar “pengantar” keputusan politik, tetapi harus memastikan bahwa semua penunjukan dilakukan sesuai aturan.
“BUMN ini aset negara, bukan milik partai politik. Kalau pengurus partai ingin jadi direksi atau komisaris, mereka harus mundur dari partai. Kalau tidak, ini jelas-jelas melanggar regulasi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Menteri BUMN Erick Thohir terkait status kader partai yang diangkat sebagai direksi dan komisaris BUMN.
Publik kini menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk menegakkan aturan dan memastikan bahwa BUMN tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
