Menghapus konsultan tidak serta-merta menyelesaikan masalah, karena akar masalah sebenarnya terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola di internal Ditjen Minerba
NUSANTARA VOICE, JAKARTA— Ketua Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn (JAN) merespons pernyataan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, yang menuding konsultan sebagai akar masalah di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba). Menurut JAN, pernyataan ini menunjukkan bahwa ada masalah yang lebih mendalam terkait tata kelola dan integritas di lingkungan Ditjen Minerba. Romadhon Jasn, Ketua JAN, menekankan bahwa mencabut peran konsultan bukanlah solusi yang cukup untuk menyelesaikan persoalan ini.
“Menghapus konsultan tidak serta-merta menyelesaikan masalah, karena akar masalah sebenarnya terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan tata kelola di internal Ditjen Minerba,” ujar Romadhon, kepada media, Jumat (20/9).
Ia menambahkan bahwa konsultan kerap kali dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan teknis, dan tidak semua konsultan menjadi penyebab masalah.
Data dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kajian dari lembaga independen seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi di Ditjen Minerba sudah berlangsung lama. Permasalahan ini sering kali melibatkan proses perizinan tambang yang tidak transparan dan adanya intervensi pihak ketiga, yang dalam banyak kasus bukan hanya konsultan, melainkan juga pengusaha tambang.
JAN mendesak Kementerian ESDM untuk fokus pada perbaikan sistem internal, termasuk penerapan digitalisasi yang lebih transparan untuk setiap proses pengambilan keputusan, serta melibatkan lembaga pengawas independen.
Romadhon menyarankan agar Dirjen Minerba yang baru dilantik, Tri Winarno, segera mengambil langkah konkret dalam melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif.
“Penunjukan Tri Winarno harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem di Ditjen Minerba. Reformasi birokrasi di bidang minerba harus mencakup peningkatan transparansi, pengawasan internal yang ketat, dan penerapan teknologi yang mengurangi celah korupsi,” tegas Romadhon.
JAN juga berharap bahwa penunjukan Dirjen Minerba yang baru akan membawa perubahan signifikan dalam mengatasi masalah yang selama ini membayangi sektor pertambangan di Indonesia. Reformasi tata kelola dan transparansi adalah kunci utama dalam menjaga keberlanjutan industri minerba yang bersih dan akuntabel.
