Untuk itu, ia menekankan bahwa dua catatan pemeriksaan tersebut patut menjadi perhatian serius dalam proses penelusuran rekam jejak Mustajab sebagai Kepala Dinas PUPR. Sebab, jabatan Sekretaris Daerah bukan sekadar jabatan administratif, melainkan posisi strategis yang menuntut kapasitas koordinasi pemerintahan, pengawasan birokrasi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Dalam Pengumuman Pansel akhir Oktober kemarin, telah ditegaskan bahwa tahapan seleksi mencakup seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak. Bahkan, salah satu persyaratan umum secara eksplisit menyebutkan bahwa peserta harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik”, ucapnya.
Oleh karena itu, ia meminta Timsel untuk tidak mengabaikan catatan pemeriksaan BPK tersebut dalam melakukan penilaian terhadap calon peserta, khususnya Mustajab.
“Tentu saya tidak sedang menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi ataupun menyatakan bahwa temuan administratif dan pengendalian tersebut secara otomatis menggugurkan hak seseorang untuk mengikuti seleksi. Tapi bahwa, catatan resmi BPK merupakan informasi yang relevan dan patut diverifikasi untuk menguji rekam kinerja, tanggung jawab jabatan, serta kapasitas manajerial calon yang bersangkutan”, ucapnya lagi.
Mahasiswa Universitas Pancasila Jakarta itu juga menuturkan bahwa Timsel perlu memastikan apakah rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti, apakah potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp32.471.151,00 telah dipulihkan atau diperhitungkan sesuai ketentuan, bagaimana tindak lanjut pencatatan empat persil tanah tersebut, serta sejauh mana tanggung jawab dan langkah korektif Kepala Dinas PUPR atas persoalan yang ditemukan.
Sebab menurutnya, Jabatan Sekda merupakan posisi strategis yang akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Muna. Karena itu, proses seleksi harus menghasilkan figur yang tidak hanya memiliki kemampuan birokrasi, tetapi juga mempunyai rekam jejak pengelolaan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai proses seleksi terbuka yang seharusnya menjadi instrumen untuk memperoleh pejabat terbaik justru mengabaikan catatan penting terkait akuntabilitas dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan”, tuturnya.
Dengan demikian, ia meminta seluruh pihak yang terlibat dalam seleksi untuk menjaga objektivitas dan tidak menutup mata terhadap catatan resmi lembaga pemeriksa negara.
“Kami pastikan akan terus mengawal proses seleksi ini demi memastikan prinsip meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar dijalankan”, pungkasnya.













Komentar