MANILA, NUSANTARAVOICE.COM- Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat kemitraan strategis ASEAN dan Republik Korea guna meningkatkan ketahanan kawasan, mempercepat transformasi teknologi, serta mendorong kemakmuran bersama. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam intervensinya pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN–Republik Korea di Manila, Filipina, pada Senin, 16 November 2026.
Mengawali pernyataannya, Presiden Prabowo menyoroti kuatnya hubungan ekonomi ASEAN dan Republik Korea. Nilai perdagangan barang kedua pihak pada tahun sebelumnya melampaui 226 miliar dolar AS, menjadikan Republik Korea sebagai mitra dagang terbesar keenam ASEAN.
“Tahun lalu, perdagangan barang dua arah kita melampaui 226 miliar dolar AS, menempatkan Republik Korea sebagai mitra dagang terbesar keenam ASEAN,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo turut menekankan peran penting Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dalam memperkuat integrasi ekonomi regional dan rantai pasok. Selain itu, Presiden mendorong peningkatan kawasan perdagangan bebas ASEAN–Korea untuk memperluas akses pasar dan membuka peluang baru, termasuk dalam perdagangan digital.
Di bidang teknologi, Presiden menyoroti fasilitas komputasi berkinerja tinggi ASEAN–Korea sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas teknologi kawasan. Presiden juga melihat peluang besar untuk menghubungkan keunggulan Republik Korea dalam industri semikonduktor dengan potensi ASEAN dalam pengembangan industri hilir mineral kritis.
“Korea merupakan pemimpin dalam industri ini, dan ASEAN dapat menjadi lebih dari sekadar pasar. Dengan bersama-sama mengembangkan industri hilir mineral kritis, kita dapat menjadi mitra yang andal untuk semakin memperkuat industri semikonduktor,” jelas Presiden.
Di tengah perkembangan ekonomi digital, Presiden Prabowo mengingatkan meningkatnya ancaman kejahatan siber dan penipuan daring terhadap masyarakat serta dunia usaha. Untuk itu, Presiden mendorong penguatan pertukaran informasi dan kerja sama penegakan hukum guna mencegah dan membongkar jaringan kejahatan lintas negara.










Komentar