JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM –Koalisi Mahasiswa Hukum (KMH) Sulawesi Tenggara–Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa Jilid II di Mabes Polri. Dalam aksi tersebut, massa mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan aktivitas pertambangan ilegal PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, serta memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.
Muhammad Rahim, selaku Ketua Pimpinan Lembaga sekaligus inisiator aksi, menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran Koalisi melalui sistem Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian ESDM, PT TRK disebut tidak tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) aktif. Masa berlaku izin perusahaan tersebut juga diinformasikan telah berakhir sejak 2020.
Atas dasar itu, Koalisi meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan aktivitas pengerukan, produksi, pengangkutan (hauling), hingga penjualan material tambang setelah berakhirnya masa berlaku izin tersebut, termasuk memastikan legalitas seluruh kegiatan perusahaan sepanjang periode 2020–2026.
Koalisi turut menyoroti informasi mengenai dugaan penambangan batu atau galian C dengan volume produksi yang disebut mencapai sekitar 5 juta metrik ton dan nilai kontrak yang diklaim mencapai Rp500 miliar. Rahim menilai informasi tersebut perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen kontrak, laporan produksi, penjualan, serta aliran transaksi keuangan perusahaan.
Selain persoalan perizinan, Koalisi juga mengangkat kembali perkara dana jaminan reklamasi PT TRK senilai sekitar Rp1,53 miliar yang pernah menjadi bagian dari perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari.
Dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi, tercatat adanya pemindahbukuan dana jaminan reklamasi dari rekening PT Tambang Rejeki Kolaka QQ Pemerintah Kabupaten Kolaka ke rekening pribadi atas nama Najmuddin alias Jojon, yang disebut sebagai Direktur PT TRK.
Dalam perkara tersebut, transaksi pemindahbukuan dinyatakan tidak sesuai prosedur dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,53 miliar. Perkara itu juga menyeret Adi Hidayat, pejabat BRI Cabang Kolaka, yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama pihak lain terkait transaksi tersebut.
“Kami meminta aparat tidak hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen perizinan. Seluruh aktivitas produksi, pengangkutan, penjualan, hingga transaksi keuangan perusahaan selama periode 2020–2026 harus ditelusuri. Apabila ditemukan aktivitas pertambangan tanpa legalitas yang sah, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum,” tegas Rahim.
Secara khusus, Koalisi mendesak Ditreskrimsus dan Dittipidter Bareskrim Polri segera memanggil dan memeriksa Najmuddin Haruna alias Jojon selaku Direktur Utama sekaligus CEO PT TRK.









Komentar