KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM– Penanganan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai membuka perhatian terhadap jejaring korporasi, struktur kepemilikan saham, hingga pergantian jajaran direksi perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut.
Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian adalah PT Arga Morini Indah (AMI). Berdasarkan data sistem MO, perusahaan yang beralamat di Desa Talaga I, Kecamatan Talaga I, Kabupaten Buton Tengah itu tercatat memiliki empat badan usaha sebagai pemegang saham.
Data MO menunjukkan komposisi kepemilikan saham PT AMI terdiri atas PT Jacaranda Indonesia Investama sebesar 28 persen, PT Daidan Grup Indonesia 28 persen, PT Virtue Dragon Nickel Industry 24 persen, dan PT Rowan Sukses Investama 20 persen.
Perusahaan tersebut tercatat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) nomor 219/DPMPTSP/IV/2020 untuk kegiatan Operasi Produksi komoditas nikel dengan luas wilayah mencapai 2.834,96 hektare.
Selain struktur saham, MO juga menampilkan empat nama dalam susunan pengurus perusahaan, yakni MZ sebagai Komisaris, RDS sebagai Direktur, AFZ sebagai Direktur Utama, serta XS sebagai Direktur.
Keempatnya tercatat mulai menjabat pada 24 Juli 2024 hingga 24 Juli 2029.
Sorotan terhadap PT AMI muncul di tengah langkah penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang melakukan penggeledahan terhadap sejumlah kantor perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
Dalam pemberitaan sebelumnya, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk kantor PT Arga Morini Indotama (AMID), perusahaan yang disebut dalam pemberitaan penggeledahan di Kendari dan Buton Tengah.
Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di sekitar enam lokasi, termasuk sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan di APL Tower, Central Park.
Dalam perkara tersebut, Kejagung juga mengungkap enam perusahaan tambang nikel yang disebut terafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK), selaku Direktur PT Dua Delapan Resource (DDR).
Enam perusahaan yang disebut meliputi PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ yang dijalankan melalui holding PT DDA bersama LEI.
Arif Kurniawan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola tambang nikel tersebut.
Mantan Direktur dan Riwayat Jabatan Perusahaan Ikut Disorot
Tidak hanya struktur kepengurusan yang tercatat saat ini, riwayat direksi PT AMI dan PT AMID pada periode sebelumnya juga perlu menjadi bagian dari penelusuran.
Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh, Bupati Muna Barat berinisial DW disebut pernah menjabat sebagai Direktur PT AMI dan PT AMID pada periode 2019–2024.
Namun, DW disebut tidak lagi tercantum dalam struktur direksi setelah menyatakan maju sebagai calon Bupati Muna Barat pada Pilkada 2023.
Dalam pemberitaan SultraAktual.id, DW menyatakan dirinya sudah tidak berada di perusahaan tersebut sejak 2023.
Komentar