“Kalau itu urusan yang lain-lain, saya itu sejak 2023 sudah tidak di sana, sudah tidak di perusahaan itu, itu urusan manajemen lah itu,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari media tersebut.
Pernyataan itu perlu dicocokkan dengan dokumen resmi perusahaan, khususnya akta perubahan susunan direksi, tanggal efektif pemberhentian, serta riwayat kepemilikan saham dan hubungan korporasi.
Riwayat jabatan seseorang di perusahaan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam tindak pidana. Namun, informasi tersebut relevan untuk menyusun kronologi pengendalian dan pengelolaan perusahaan sepanjang periode yang sedang menjadi perhatian penyidik.
Kejagung Didesak Telusuri Struktur Direksi 2017–2025
Mencermati perkembangan penyidikan, Kejagung perlu melakukan audit forensik korporasi terhadap perusahaan-perusahaan yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.
Penelusuran diharapkan tidak hanya menyasar struktur direksi dan komisaris saat ini, tetapi juga seluruh perubahan kepengurusan sejak 2017 hingga 2025.
Ada sejumlah aspek yang perlu ditelusuri, antara lain:
- Riwayat direksi dan komisaris setiap perusahaan sejak 2017–2025.
- Perubahan pemegang saham dan pemilik manfaat akhir (beneficial owner).
- Hubungan kepemilikan dan pengendalian antarbadan usaha.
- Pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan operasional dan keuangan.
- Aliran keuntungan serta penerima manfaat dari aktivitas pertambangan.
- Hubungan antara pengurus lama, pengurus baru, dan pihak yang disebut dalam penyidikan.
Kejagung juga diharapkan dapat membuka informasi mengenai riwayat susunan direksi dan komisaris perusahaan-perusahaan terkait kepada publik sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan dan sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, pergantian nama dalam struktur perusahaan tidak menjadi penghalang untuk menelusuri siapa yang mengendalikan kegiatan pertambangan pada periode sebelumnya.
Siapa Pengendali Sebenarnya di Balik Cumi-cumi Tambang Nikel?
Pertanyaan mendasar dalam perkara ini bukan sekadar siapa yang tercatat sebagai direktur atau pemegang saham saat ini, melainkan siapa yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan dan menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Struktur kepemilikan saham PT AMI, riwayat jabatan pengurus PT AMI dan PT AMID, serta enam perusahaan yang disebut Kejagung terafiliasi dengan tersangka AK menjadi sejumlah informasi yang perlu diuji melalui dokumen dan penyidikan.
Namun, hingga saat ini, data kepemilikan saham PT AMI yang ditampilkan MO belum membuktikan hubungan perusahaan tersebut dengan tersangka AK. Begitu pula riwayat jabatan DW tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatannya dalam perkara korupsi.
Publik kini menunggu sejauh mana Kejagung mampu menelusuri keseluruhan struktur korporasi, termasuk pihak-pihak yang pernah menduduki jabatan strategis sepanjang 2017–2025.
Sebab, pengungkapan perkara tata kelola tambang nikel tidak cukup hanya berhenti pada perusahaan dan tersangka yang telah diumumkan. Penelusuran terhadap pengendali, pemilik manfaat, serta aliran keuntungan menjadi bagian penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.
Komentar