Pemerintah Pastikan Stok BBM Nasional Aman, Penerimaan Negara dari Sektor Energi dan Minerba Terus Meningkat

Nasional26 Dilihat
banner 468x60

JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengamanan stok BBM, perbaikan distribusi, dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor energi dan mineral. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan cadangan BBM nasional dalam kondisi aman, dengan stok Pertalite tersedia untuk 16 hingga 18 hari, sementara jenis BBM lainnya berada di atas standar minimum nasional.

“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Menko Bahlil.

banner 970x250

Terkait keterlambatan pasokan BBM di Bali, Menko Bahlil menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan disebabkan kekurangan cadangan nasional, melainkan kendala distribusi dari Jawa Timur akibat keterlambatan kedatangan kapal. Pemerintah telah melakukan penanganan sehingga stok BBM di Bali kembali mencapai 12 hari.

“Alhamdulillah hari ini di Bali Bapak Presiden stoknya sudah mencapai 12 hari,” ungkapnya.

Baca juga:  Seskab Teddy: Bertolak ke Jepang, Presiden Prabowo akan Bertemu Kaisar Naruhito

Pemerintah juga terus mengantisipasi hambatan distribusi energi akibat faktor cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua. Sementara itu, ketersediaan LPG nasional dilaporkan berada di atas rata-rata 13 hari, dengan cadangan komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.

Dalam upaya memperkuat tata kelola pengadaan energi, Menko Bahlil melaporkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani peraturan presiden terkait pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG secara langsung melalui skema antarpemerintah (government-to-government atau G2G) lewat Badan Layanan Umum (BLU). Pemerintah juga mencatat kemajuan dalam pengurangan ketergantungan impor solar.

“Untuk solar Pak Presiden, alhamdulillah sudah tidak kita lakukan impor, jadi clear, khususnya solar (CN)48, solar CN51 kita masih sebagian melakukan impor,” jelasnya.

banner 336x280

Komentar