JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Lembaga Gagas Nusantara Maritim menyampaikan apresiasi atas arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terus memperkuat sektor budidaya nasional. Data KKP mencatat luas tambak udang Indonesia mencapai 247.803 hektare, namun produktivitasnya baru sekitar 0,6 ton per hektare karena sistem produksi yang masih tradisional. Kesenjangan ini menjadi dasar pentingnya modernisasi budidaya sebagai agenda bersama.
Pemerintah telah mengambil langkah konkret melalui pembangunan kawasan budidaya udang terintegrasi (Integrated Shrimp Farming/ISF) di Waingapu, Sumba Timur. Kawasan seluas 2.150 hektare ini dirancang sebagai ekosistem industri lengkap, mencakup hatchery, pabrik pakan, fasilitas pengolahan, hingga instalasi pengolahan air limbah. Target produktivitasnya mencapai 55 ton per hektare per siklus, jauh melampaui capaian tambak tradisional saat ini.
“Pendekatan terintegrasi ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi dapat berjalan seiring dengan penerapan standar akuakultur yang baik dan berkelanjutan,” ujar Direktur GNM, Romadhon Jasn, dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (16/10/2026).
Dari sisi regulasi, KKP telah menerbitkan Permen KKP Nomor 5 Tahun 2026 sebagai perubahan atas aturan pengelolaan lobster sebelumnya. Regulasi ini mengatur tata kelola budidaya lobster secara terintegrasi dari pembenihan hingga pemasaran, dengan kewajiban restocking untuk menjaga keberlanjutan sumber daya. Kebijakan ini dinilai selaras dengan prinsip ekonomi biru yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekosistem.
Bukti keberhasilan budidaya lobster dalam negeri juga mulai terlihat. Modeling budidaya lobster di Batam berhasil mengekspor 339,5 kilogram lobster ukuran konsumsi ke Singapura, dengan respons pasar yang positif. Capaian ini membuktikan bahwa Indonesia mampu membudidayakan lobster dari stadia benih bening hingga ukuran pasar, mengurangi ketergantungan pada tangkapan alam yang rentan terhadap keberlanjutan stok.
Komentar