SBD, NUSANTARAVOICE.COM – Dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) terus menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya dilaporkan oleh Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia SBD, Kristin, kini desakan juga datang dari Barisan Pemerhati Hukum (BPH) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ketua BPH NTT, Fadli Maulana, menegaskan pihaknya akan terus mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk segera turun langsung ke lapangan guna mengusut berbagai dugaan penyimpangan anggaran yang terjadi di daerah tersebut.
“Kami melihat banyak kejanggalan yang tidak bisa dibiarkan. Dugaan korupsi di daerah kami semakin merajalela dan belum tersentuh hukum,” ujar Fadli dalam konferensi pers, Minggu (12/4/2026).
Menurutnya, dugaan penyimpangan paling mencolok terjadi pada pengelolaan anggaran DAK di tiga sektor strategis, yakni pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Ia menyebut, khusus di sektor pertanian, terdapat anggaran sekitar Rp13 miliar yang diduga bermasalah.
BPH NTT bahkan berencana melaporkan sejumlah pihak yang diduga terlibat, mulai dari kepala dinas pertanian, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, pejabat teknis di dinas kesehatan, hingga kepala daerah.
