Selamatkan Pejabat Lokal dan Tokoh Lokal dari Dugaan Kriminalisasi!
JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM– Skandal dugaan perampasan lahan warga di Kecamatan Parigi dan Kelurahan Wasolangka kini memanas. Serikat Demokrasi dan Lingkungan (Sidali-Sultra) secara resmi mendesak Mabes Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan mengambil alih penanganan kasus yang melibatkan PT Krida Agro Sawita (PT KAS).
Desakan ini muncul setelah adanya dugaan kuat bahwa aparatur pemerintah tingkat bawah dan tokoh masyarakat sengaja dijadikan “tumbal hukum” atas terbitnya Surat Keterangan Tanah (SKT) yang disinyalir dimanipulasi oleh pihak perusahaan.
Ketua umum Sidali-Sultra, Aldi Ramadhan, menegaskan bahwa penanganan kasus di tingkat lokal saat ini dianggap tidak menyentuh akar persoalan. Ia menyoroti penetapan tersangka terhadap pejabat lokal dan Tokoh Lokal sebagai bentuk dugaan kriminalisasi yang salah sasaran.
“Kami meminta Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung untuk memberikan perhatian khusus. Ada dugaan kuat bahwa pejabat desa, camat, dan tokoh lokal di Parigi adalah korban dari skenario ‘surat sakti’ yang dirancang PT KAS. Sangat tidak adil jika mereka yang ditekan secara birokrasi, kini justru harus memikul status tersangka,” tegas Aldi Ramadhan (28/12/2025).
Berdasarkan investigasi Sidali-Sultra, PT KAS diduga melakukan praktik “penulisan skenario” administrasi negara. Dokumen SKT yang seharusnya diterbitkan oleh negara, diduga drafnya dibuat sendiri oleh perusahaan dan dipaksakan untuk ditandatangani oleh pejabat setempat dengan dalih telah disetujui pemerintah pusat.
“Menurut warga lokal Pada pertemuan 14 November 2025, pihak perusahaan sudah mengakui bahwa mereka yang membuat draf dokumen tersebut. Ini adalah bukti terang adanya dugaan tindak pidana manipulasi administrasi. Mabes Polri harus mengejar aktor intelektual di jajaran direksi PT KAS, bukan malah memenjarakan pejabat lokal dan Tokoh Lokal yang terjepit situasi,” tambah Aldi.
