KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM — Gerakan Masyarakat Pemerhati Pembangunan (GEMPA) Sulawesi Tenggara mengumumkan rencana aksi tandingan di depan Gedung KPK RI dan Mabes Polri. Aksi ini dirancang sebagai bentuk koreksi atas ulah sekelompok oknum pemuda yang diduga melakukan aksi demonstrasi untuk menekan pejabat dengan tuduhan sepihak demi mendapatkan keuntungan finansial.
Ketua GEMPA Sultra, Raden Salianto, menyatakan bahwa apa yang dilakukan kelompok tersebut merupakan tindakan yang mencederai integritas perjuangan pemuda.
“Ini bukan aktivis, ini penjahat. Tidak ada gerakan moral yang menggunakan tuduhan sepihak sebagai alat menagih uang. Kami tidak membela RB atau BWS Sultra, tetapi perbuatan seperti ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Raden.
GEMPA menilai bahwa serangan dan tuduhan terhadap Ridwan Bae (RB) serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara dibangun tanpa fondasi hukum yang jelas. Raden menegaskan bahwa kelompok tersebut tidak mengantongi data, dokumen, ataupun pemahaman teknis yang memadai untuk membuat tuduhan yang mereka lontarkan.
“Gerakan tanpa kajian hanya akan menyesatkan publik. Ini merusak marwah intelektual pemuda Sulawesi Tenggara,” ujar Raden.
Dalam keterangannya, Raden turut menjelaskan mekanisme pelaksanaan Program P3TGAI. Ia memastikan bahwa program ini bersifat swakelola, dijalankan langsung oleh Kelompok P3A, dan dananya masuk langsung ke rekening mereka.
