JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM — Forum Pemuda Pemerhati Pembangunan Daerah (FP3D) Sulawesi Tenggara menyatakan kesiapan penuh untuk menggelar aksi tandingan di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Aksi ini digelar sebagai bentuk respons atas gerakan sekelompok oknum pemuda yang diduga melakukan tekanan dan pemufakatan meminta uang kepada pejabat dengan bermodal tuduhan sepihak.
Ketua FP3D Sultra, Dimas Syaputra, mengecam keras praktik tersebut yang dinilai merusak marwah perjuangan pemuda Sulawesi Tenggara.
“Ini pemeras, bukan aktivis. Gerakan seperti ini menciderai moral perjuangan pemuda. Kami bukan sedang membela RB (Anggota DPR RI) atau BWS Sultra, tetapi tindakan meminta uang atas dasar tuduhan sepihak tidak boleh dibiarkan,” tegas Dimas.
FP3D menilai tudingan yang ditujukan kepada Ridwan Bae (RB) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi Tenggara tidak memiliki landasan hukum kuat, serta tidak disertai data, kajian, maupun pemahaman teknis yang memadai.
“Gerakan yang dilakukan tanpa kajian hanya menyesatkan opini publik dan menggerus nilai-nilai intelektual gerakan pemuda,” ujar Dimas.
FP3D juga memberikan penjelasan mengenai Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Menurut mereka, program tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).
“Dana program disalurkan langsung ke rekening kelompok penerima manfaat. Tidak ada pihak ketiga yang mengelola anggaran itu. Kelompok P3A bertanggung jawab penuh menjalankan pekerjaan sesuai juknis Kementerian PUPR,” jelas Raden Salianto, perwakilan FP3D.
Komentar