Ia juga menegaskan bahwa penunjukan Katim Ahli memiliki dasar hukum yang jelas dan bukan jabatan siluman seperti yang dituduhkan. Posisi ini merupakan bagian dari mekanisme resmi pendampingan kepala daerah dalam penyusunan kebijakan strategis. “Katim Ahli Gubernur bekerja berdasarkan mandat yang jelas. Tidak ada aturan yang dilanggar,” tambahnya.
Akril mencium adanya pihak tertentu yang sengaja meniupkan isu untuk memisahkan Katim Ahli dari Gubernur Andi Sumanggerukka. Motifnya disinyalir untuk membuka ruang bagi kelompok tertentu agar bisa bergerak tanpa pengawasan.
“Jelas ada aktor yang bermain. Mereka ingin merusak hubungan kepercayaan antara Gubernur dan Katim Ahli demi kepentingan politik sempit. Itu sebabnya isu ini disebarkan secara masif dan tidak proporsional,” ujar Sekjen Visioner Indonesia.
Visioner Indonesia meminta publik tetap objektif dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Akril menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan tidak larut dalam opini yang sengaja diciptakan untuk memicu kegaduhan.
“Ini murni upaya delegitimasi. Kita harus melawan praktik politik pecah-belah seperti ini.” ucapnya.
Visioner Indonesia menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal pemerintahan daerah yang berintegritas dan menolak segala bentuk fitnah yang dapat mengancam soliditas pemerintahan.
