Masyarakat, pemerhati pendidikan, hingga aktivis anti-korupsi mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, untuk tidak tinggal diam. “Jika benar ada rekayasa dokumen, ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan kejahatan serius yang mencederai demokrasi dan meruntuhkan marwah jabatan publik,” tegas salah satu aktivis.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum: berani membongkar dugaan pemalsuan ijazah seorang bupati, atau justru membiarkan hukum tunduk di hadapan kekuasaan.
