Edi menambahkan, stabilitas Polri harus menjadi perhatian utama. “Kepolisian adalah ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Bila posisi Kapolri diganggu oleh isu-isu liar, maka kinerja Polri bisa terhambat,” kata Ketua KMi.
Klarifikasi ini juga menegaskan posisi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyetujui pembentukan tim atau komisi reformasi kepolisian. Artinya, alih-alih mengutak-atik pucuk pimpinan, fokus pemerintah saat ini lebih kepada pembenahan institusional.
Menurut Edi, konsistensi Presiden Prabowo menjadi kunci. “Kalau Presiden tegas dengan agenda reformasi, publik akan lebih percaya bahwa perubahan yang dijanjikan tidak sekadar wacana. Klarifikasi soal Kapolri adalah sinyal bahwa Presiden ingin fokus ke arah perbaikan institusi, bukan politik jabatan,” tegasnya.
Langkah ini dinilai positif untuk meredam isu liar sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga kepercayaan publik. Kejelasan arah kebijakan juga memberi kepastian bagi jajaran internal Polri, yang membutuhkan ketenangan agar bisa fokus bekerja.
Edi Ketua KMI kembali menegaskan, “Kami mengapresiasi klarifikasi Istana karena dengan itu stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga. Ke depan, yang perlu dijaga adalah komunikasi pemerintah yang cepat, transparan, dan konsisten agar tidak ada ruang spekulasi yang bisa melemahkan kepercayaan masyarakat.”
