JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM— Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti lima menteri penting sekaligus membentuk posisi baru Menteri Haji dan Umrah. Keputusan ini dianggap langkah berani untuk merespons tuntutan publik sekaligus menjaga kepercayaan rakyat di tengah dinamika politik dan ekonomi.
Pergantian menteri mencakup posisi strategis seperti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menteri Keuangan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Perombakan ini diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam pemerintahan, sekaligus memastikan roda kebijakan berjalan lebih efektif.
Secara politik, reshuffle ini merupakan sinyal bahwa Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Kritik yang selama ini diarahkan pada sejumlah kementerian dijawab melalui perombakan. Publik melihat reshuffle sebagai upaya nyata, bukan sekadar retorika, untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan menjaga stabilitas politik.
“Langkah ini menunjukkan Presiden Prabowo berani mengambil keputusan besar demi mengembalikan kepercayaan publik. Reshuffle bukan hanya kosmetik politik, melainkan penataan ulang strategi pemerintahan,” kata Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, Senin (8/9/2025) di Jakarta.
Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan menjadi sorotan utama. Selama ini kebijakan fiskal dipandang terlalu kaku, sehingga perlu penyegaran agar lebih responsif terhadap tantangan global. Pasar keuangan memang sempat berfluktuasi, tetapi jika arah kebijakan baru mampu menyeimbangkan disiplin fiskal dan stimulus pertumbuhan, maka kepercayaan investor dapat segera pulih.
“Presiden perlu menegaskan kembali komitmen terhadap transparansi anggaran dan disiplin fiskal. Menteri Keuangan baru harus bisa membangun komunikasi yang meyakinkan kepada publik maupun pasar agar arah kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian,” ujar Romadhon Jasn.