Adapun berbagai modus yang terjadi dilapangan untuk mensiasati online sistim yakni:
Pertama, wajib pajak nakal, pemilik hotel dan restoran yang telah dipasang alat perekam pajak digital masi belum patuh atau masih suka usil. Misalnya dengan sengaja mematikan (off) alat perekamnya tanpa alasan yang jelas.
Kedua, operator tidak paham. (kasir restoran dan hotel) alasan ini juga penulis dapatkan di berbagai warung makan,warung kopi di kota kendari. Mereka beralasan kalau kasirnya belum paham dalam menggunakan alat, sementara yang mengetahui sedang libur.
Ketiga, habis kertas. Dalam rapat evaluasi Koorsupgah KPK, Bank Sultra dan dinas pendapatan kabupaten/kota fakta di lapangan terungkap sebagian pengusaha tidak taat dengan alasan kehabisan kertas.
Modus ini, terjadi di Kabupaten Muna sebagaimana yang diungkap oleh kepala dinas pendapatan kabupaten muna dalam rapat monitoring dan evaluasi di BANK sultra.
Kenakalan para WP, menurut hemat penulis karena minimnya kesadaran publik terkait pajak. Untuk itu perlu edukasi terhadap WP (pengusaha hotel dan restoran) dan publik.
Membangun kesadaran kolektif merupakan upaya jangka panjang untuk menyadarkan publik agar taat pajak sehingga tidak terjadi lagi siasat “jahat’ untuk mengakali pajak.
Bila kesadaran kolektif mulai terbangun penulis yakin potensi pajak hotel dan restoran manfaat nya akan dirasakan bersama dan bila pengusaha masi “bandel” suatu saat bisa dijerat dengan pidana penggelapan pajak.
Penulis: Rahmat Apiti, Plt Komisaris Bank Sultra
