KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang sekaligus membahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah. Rakor yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (19/8/2025) itu diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dari Kantor Kemendagri Jakarta. Dari Sultra, kegiatan ini dipusatkan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi, dengan menghadirkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Biro Perekonomian, perwakilan Bulog, Disperindag, Inspektorat, serta OPD terkait lainnya.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, melaporkan perkembangan inflasi nasional Januari–Juli 2025. Tercatat, pada minggu kedua Agustus, sebanyak 14 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 22 provinsi termasuk Sultra mencatat penurunan, dan 2 provinsi relatif stabil.
“Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH masih didominasi cabai merah, bawang merah, dan beras,” jelas Ateng.
Sekjen Kemendagri menegaskan pentingnya peran Bulog bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) agar harga tetap terkendali.
Selain inflasi, rakor juga menyoroti evaluasi Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Dirjen Perumahan Perdesaan KemenPKP, Imran, mengungkapkan masih ada 154 kabupaten/kota yang belum menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk beberapa daerah di Sultra seperti Buton, Bombana, Konawe Utara, Buton Utara, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Muna Barat, dan Buton Selatan.
