Hadiri Rakor Kemendagri, Pemprov Sultra Komit Kendalikan Inflasi

Nusantara Voice, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi melalui keikutsertaannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 14 Juli 2025. Rapat yang dilaksanakan secara virtual ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.

Pemprov Sultra mengikuti rakor ini dari Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Provinsi. Sejumlah pejabat hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Asisten II Setda, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Biro Perekonomian, Sekretaris Dinas ESDM, serta perwakilan dari BPS, Bulog, Inspektorat, dan sejumlah OPD terkait lainnya.

Dalam arahannya, Sekjen Tomsi Tohir mengungkapkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia mengalami tekanan inflasi yang cukup tinggi, termasuk Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Selatan, NTB, dan DIY. Ia secara khusus menyebut kabupaten-kabupaten seperti Konawe dan Kolaka yang tercatat memiliki tingkat inflasi di atas rata-rata nasional.

Tomsi menegaskan agar kepala daerah segera berkoordinasi dengan BPS setempat untuk mengidentifikasi komoditas penyumbang inflasi. “Kalau sudah berkali-kali diingatkan tapi inflasi tetap tinggi, maka kepala daerah harus mengevaluasi kinerja dinas terkait,” tegasnya.

Berdasarkan pemantauan terhadap 150 daerah, sebanyak 99 di antaranya memiliki angka inflasi di atas rata-rata. Kabupaten Konawe mencatatkan inflasi sebesar 3,88 persen, sementara Timur Tengah Selatan dan Banggai masing-masing 3,92 persen dan 4,00 persen.

Data dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) per 11 Juli 2025 menunjukkan tiga komoditas utama yang mengalami lonjakan harga di berbagai daerah, yaitu bawang merah (naik di 260 daerah), cabai rawit (250 daerah), dan beras (178 daerah). Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu daerah dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi, yakni 2,95 persen.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi melalui keikutsertaannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 14 Juli 2025