Secara ekonomi, investasi hijau di desa akan memberikan dampak ganda. Pertama, mengurangi beban subsidi energi fosil yang selama ini membebani APBN. Kedua, membuka peluang usaha baru berbasis energi bersih, mulai dari sewa panel surya, bengkel motor listrik, hingga pengolahan limbah jadi energi. Asian Development Bank memperkirakan potensi pasar energi terbarukan di Indonesia bisa menyerap investasi lebih dari USD 20 miliar dalam satu dekade mendatang. Jika sebagian investasi itu diarahkan ke desa, maka pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar, melainkan tersebar lebih merata.
Optimisme ini berangkat dari fakta bahwa masyarakat desa sebenarnya sudah terbiasa dengan budaya gotong royong. Nilai ini sejalan dengan prinsip transisi energi yang menekankan desentralisasi dan partisipasi kolektif. Bila pemerintah, Pertamina, dan masyarakat mampu menyatu dalam visi yang sama, maka desa tidak lagi dipandang sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai pelopor kedaulatan energi. Desa bukanlah titik akhir pembangunan, melainkan titik awal. Dari sinilah energi bersih akan mengalir, dari pinggiran untuk seluruh Nusantara.
Membangun kedaulatan energi dari desa adalah jawaban atas dua tantangan sekaligus: krisis iklim global dan ketimpangan pembangunan nasional. Jalan menuju Indonesia Emas 2045 tidak bisa hanya bertumpu pada narasi besar di pusat, tetapi harus ditopang oleh langkah nyata di akar rumput. Energi bersih dari desa bukanlah utopia, melainkan keniscayaan bila ada keberanian politik, kolaborasi lintas sektor, dan konsistensi implementasi. Saat kemerdekaan ke-80 ini, mari kita pahami bahwa kedaulatan energi sejati hanya akan lahir bila desa berdiri di garis depan transisi energi.
Penulis: Akril Abdillah (Indonesia Visioner)
