JAKARTA – PLN melaju cepat dengan transformasi digital lewat pemasangan smart meter AMI, namun kritik keras datang dari DPR dan pengamat. Mereka menyoroti bahwa teknologi canggih tak berarti jika pasokan listrik masih bermasalah dan informasi gangguan tidak disampaikan transparan.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, sebelumnya mengapresiasi penerapan smart meter sebagai upaya digitalisasi penting bagi PLN . Namun dukungan ini menyiratkan ekspektasi besar: inovasi teknologi harus dibarengi keandalan sistem dan pelaporan publik.
Masih ada tantangan di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, Kalimantan Timur, hingga NTT, yang mengalami pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan. Ini memicu keresahan warga dan keluhan publik di media sosial. Tagar #PLNPadam kembali merebak, mempertegas miss-match antara janji digitalisasi dan realitas lapangan.
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai kritik tersebut sebagai panggilan penting bagi PLN. “Smart meter adalah alat cerdas, tapi pelayanan harus lebih cerdas lagi. Publik harus tahu jadwal gangguan dan estimasi normalisasi. Transparansi seperti ini jadi kunci membangun kepercayaan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (23/7/5) di Jakarta.
Fakta menunjukkan ada kekosongan komunikasi ketika gangguan terjadi. Banyak pelanggan hanya tahu listrik padam dari tetangga, bukan dari PLN. Ini menunjukkan bahwa kanal digitalisasi belum menyentuh dimensi pelayanan publik secara menyeluruh.
