Nusantara Voice, Jakarta – Forum Rakyat dan Mahasiswa untuk Reformasi Keuangan (FORMASI Keuangan) mendesak proses seleksi Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilakukan secara transparan dan terbuka untuk publik. Hal ini disampaikan setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan 26 nama yang lolos tahap administrasi seleksi calon Ketua dan Anggota DK LPS pada awal Juli lalu.
FORMASI Keuangan menilai, proses seleksi ini bukan sekadar pengisian jabatan teknis, tapi menyangkut pengelolaan kepercayaan publik atas dana simpanan nasabah. “LPS bukan lembaga biasa. Ini benteng terakhir kepercayaan rakyat terhadap sistem perbankan nasional. Siapa yang duduk di sana, harus diuji bukan cuma secara teknis, tapi juga moral dan keberpihakannya,” ujar Akril Abdillah, Koordinator Nasional FORMASI Keuangan, dalam pernyataan tertulis, Minggu (13/7).
Menurut FORMASI, hingga saat ini publik belum mendapatkan akses untuk mengetahui siapa saja kandidat yang lolos seleksi administrasi dan bagaimana rekam jejak mereka. “Proses ini masih sangat elitis. Tidak ada transparansi rekam jejak, tidak ada forum masukan publik. Padahal ini menyangkut dana rakyat,” lanjut Akril.
FORMASI menyoroti bahwa LPS memegang peran vital dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk dalam situasi bank gagal dan resolusi krisis. Oleh karena itu, menurut mereka, para calon Dewan Komisioner perlu diuji visinya dalam memperjuangkan keadilan sistem keuangan, bukan hanya sekadar menjaga neraca atau angka.
