“Panitia seleksi dan DPR RI harus berani menguji apakah calon-calon ini punya keberpihakan pada nasabah kecil. Jangan sampai jabatan publik ini hanya diisi orang-orang yang mewakili industri dan elit finansial,” tegas Akril.
FORMASI Keuangan juga meminta agar proses fit and proper test nantinya dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik, seperti melalui forum dengar pendapat atau siaran langsung. Mereka menganggap keterlibatan masyarakat akan menjadi kunci legitimasi terhadap hasil akhir seleksi.
“Kalau semua dilakukan diam-diam, publik bisa meragukan independensi dan integritas LPS. Jangan ulangi kesalahan masa lalu, di mana lembaga strategis diisi diam-diam tanpa akuntabilitas,” tambah Akril.
Sebagai penutup, FORMASI menekankan bahwa LPS adalah instrumen publik, bukan lembaga privat elite keuangan. Setiap orang yang mengisi posisi puncaknya, kata mereka, harus mampu mempertanggungjawabkan posisinya secara profesional dan sosial.
