Survei ini mungkin dimanfaatkan sebagai propaganda politik untuk mendongkrak popularitas Bustami di saat posisinya tengah goyah
NUSANTARA VOICE, ACEH— Publik Aceh kini tengah memperhatikan dengan seksama hasil survei yang dirilis oleh Bravo Fanta Institute (BFI). Dalam survei tersebut, elektabilitas calon gubernur Bustami Hamzah melonjak drastis, mencapai 52,08%, jauh melampaui rival utamanya, Muzakir Manaf, yang hanya meraih 41,25%. Namun, angka tersebut langsung memicu kecurigaan, terutama mengingat latar belakang Bustami yang masih terseret dalam dugaan kasus korupsi serta reputasi BFI yang tidak dikenal luas di dunia survei nasional.
Di tengah dinamika politik Aceh menjelang Pilgub 2024, banyak pihak mempertanyakan kredibilitas hasil survei yang disajikan oleh BFI. Lonjakan elektabilitas Bustami yang begitu drastis dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, survei yang dirilis oleh lembaga survei kredibel seperti Lembaga Survei Indonesia (LSI) beberapa bulan sebelumnya menunjukkan elektabilitas Bustami hanya berada di angka 13,2%. Dalam waktu singkat, angka itu tiba-tiba melonjak hingga mencapai 52,08%. Lonjakan tajam ini jelas menimbulkan pertanyaan tentang metodologi yang digunakan oleh BFI.
Kecurigaan ini semakin kuat karena Bravo Fanta Institute bukanlah lembaga survei yang memiliki rekam jejak jelas. Publik lebih mengenal lembaga survei terkemuka seperti LSI, Charta Politika, atau Indikator Politik yang sudah lama berkecimpung di dunia survei politik Indonesia. Pencarian mengenai BFI di internet juga tidak memberikan informasi yang memadai terkait kantor, pendiri, atau bahkan metodologi survei yang mereka gunakan. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa survei tersebut hanya merupakan alat politik untuk menggiring opini publik demi kepentingan salah satu calon.
Di luar itu, publik juga masih mengingat jelas dugaan keterlibatan Bustami dalam kasus korupsi terkait proyek pengadaan wastafel di Aceh, yang menyebabkan kerugian negara. Isu korupsi ini menjadi sorotan utama di media lokal, membuat banyak pihak terkejut saat melihat elektabilitas Bustami justru meningkat signifikan. Di tengah sorotan tajam terhadap kasus ini, munculnya survei yang menyebutkan lonjakan popularitas Bustami semakin memicu kecurigaan.
Beberapa pihak menilai survei ini dikeluarkan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus korupsi yang membayangi Bustami.
“Survei ini mungkin dimanfaatkan sebagai propaganda politik untuk mendongkrak popularitas Bustami di saat posisinya tengah goyah,” ujar seorang warga Aceh yang meminta namanya dirahasiakan. Ia juga mengingatkan bahwa survei-survei semacam ini dapat menyesatkan pemilih yang tidak kritis dalam mencerna informasi.
Kredibilitas lembaga survei memegang peran penting dalam proses demokrasi. Hasil survei sering dijadikan acuan oleh masyarakat dalam menentukan pilihan politik. Namun, jika hasil survei itu sendiri tidak akurat atau cenderung dimanipulasi, hal ini berpotensi merusak integritas pemilu.
“Survei adalah alat yang sangat penting dalam mengukur dukungan publik, tapi harus dilakukan dengan metodologi yang jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Miftah Alamsyah, seorang pengamat politik Aceh, Selasa (8/10/2024)
Menjelang Pilgub Aceh 2024, publik diharapkan tetap kritis dalam menerima informasi terkait elektabilitas para kandidat. Angka-angka survei yang tidak memiliki dasar yang kuat atau dirilis oleh lembaga yang tidak jelas kredibilitasnya, tidak seharusnya dijadikan acuan utama dalam memilih pemimpin. Masyarakat Aceh harus lebih mengedepankan rekam jejak, integritas, serta visi misi yang diusung oleh para calon gubernur dalam menentukan pilihan.
Pilgub Aceh harus berlangsung secara adil, terbuka, dan bebas dari segala bentuk manipulasi. Integritas proses demokrasi ini sangat penting demi kemajuan Aceh yang lebih baik, bersih dari praktik-praktik korupsi. Pemilih memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pemimpin yang terpilih nantinya adalah sosok yang benar-benar berkomitmen terhadap kemajuan daerah serta memiliki integritas yang tinggi.
