2. Inspeksi distributor dan pasar untuk mencegah penimbunan,
3. Kerja sama pasokan antar daerah,
4. Gerakan menanam masif,
5. Realisasi Belanja Tak Terduga (BTT),
6. Optimalisasi dukungan logistik dan transportasi dari APBD.
“Semua OPD harus bergerak. Jangan hanya mengandalkan biro ekonomi,” tegas Ari.
Ia juga menyoroti komoditas penyumbang inflasi seperti beras, bawang merah, dan cabai rawit yang harganya naik akibat musim penghujan dan terganggunya rantai pasok. Di sisi lain, sektor perikanan juga terdampak musim angin timur.
“Kita harus bergerak. Panen raya, bantuan pangan, dan distribusi harus serempak,” katanya.
Ari menyampaikan bahwa 187.723 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima bantuan pangan berupa 10 kg beras per bulan selama dua bulan ke depan. Penyaluran dimulai minggu ini dan diharapkan segera rampung dengan dukungan Dinas Sosial dan kabupaten/kota.
Namun demikian, Ari mengingatkan bahwa rendahnya realisasi APBD Provinsi Sultra, yang masih berada di angka 39,62%, turut memperlambat perputaran ekonomi lokal.
“Kalau APBN tidak cukup dan APBD terbatas, kita perlu kolaborasi. Uang pemerintah yang beredar adalah nafas bagi daya beli masyarakat,” tuturnya.
Ari menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gejolak harga pangan dalam enam bulan ke depan. “TPID harus siap bergerak cepat dan tepat. Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
