“Kalau data dari Susenas, backlog 1 sebesar 9,9 juta. Sedangkan dari DTSEN adalah 15 juta. Perbedaan data tersebut didasari karena DTSEN dihitung berdasarkan satuan keluarga, dimana 15 juta keluarga tidak punya rumah, namun tinggal di rumah tidak layak. Data tersebut dapat digunakan untuk intervensi pemerintah,”
jelas Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS menyatakan siap menyediakan data desil perumahan melalui model perangkingan. Namun sebelum itu, BPS meminta Kementerian PKP menyerahkan data FLPP yang ada sejak 2020-2025 untuk diintegrasikan dengan data terbaru. Sehingga nantinya akan mudah mewujudkan digitalisasi data perumahan.
