KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM — Polemik kepemilikan badan hukum dan yayasan Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) kini resmi menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Konflik internal yayasan yang kian terbuka dan berujung pada saling lapor antar pihak dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap keberlangsungan institusi pendidikan tersebut.
Pemprov Sultra menegaskan tidak ingin konflik yayasan berkembang menjadi krisis kelembagaan yang dapat mengganggu proses akademik serta menciptakan ketidakpastian bagi ribuan mahasiswa Unsultra.
Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, menyampaikan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menjaga stabilitas dunia pendidikan tinggi, terutama ketika konflik internal telah melampaui ranah internal dan berdampak luas.
“Ketika konflik sudah mengarah pada gangguan aktivitas akademik, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Mahasiswa tidak boleh menjadi korban dari persoalan internal yayasan,” kata Asrun, Jumat (30/1/2026).
Sebagai langkah pengendalian, Pemprov Sultra akan memfasilitasi pertemuan resmi antara pihak-pihak yang bersengketa melalui forum mediasi. Pemerintah menekankan bahwa proses ini bertujuan mencari jalan keluar yang berlandaskan kepastian hukum dan kepentingan pendidikan.
Asrun menegaskan bahwa kehadiran para pihak dalam forum mediasi bersifat wajib dan tidak dapat diwakilkan, guna memastikan dialog berjalan terbuka dan substantif.
Komentar