MAKASSAR, NUSANTARAVOICE.COM — Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia sekaligus Founder & Advisor Kalla Group, Jusuf Kalla (JK), meluapkan kemarahan setelah mengetahui bahwa lahan miliknya seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, diduga diserobot oleh PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), perusahaan yang merupakan bagian dari Lippo Group.
JK menegaskan bahwa lahan tersebut telah dibeli langsung dari ahli waris Raja Gowa sekitar 30 tahun lalu, sehingga tidak ada hubungan hukum apa pun dengan pihak GMTD. Ia menuding ada praktik manipulasi dan permainan hukum yang dilakukan untuk mengambil alih lahan tersebut.
“Ini tanah saya sendiri. Kami tidak ada hubungan hukum dengan GMTD. Mereka menuntut dari pihak lain, Manyomballang, yang bahkan tidak pernah diketahui keberadaannya. Itu kebohongan dan rekayasa. Permainan Lippo itu. Jangan main-main di Makassar,” tegas JK, Kamis (6/11/2025).
JK juga merespons kabar mengenai adanya eksekusi lahan yang dilakukan oleh GMTD di atas tanah tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidak sah karena tidak melalui prosedur resmi seperti pengukuran dan pencatatan oleh instansi terkait.
“Eksekusi itu harus didahului dengan constatering atau pengukuran. Mana orang BPN-nya? Mana camatnya? Tidak ada semua,” ujar JK dengan nada kesal.
JK kemudian menantang GMTD untuk membuktikan dasar klaim mereka dan menghadirkan pihak yang disebut dalam perkara, yaitu Manyomballang Dg. Solong, yang menurutnya fiktif.
“Panggil dia, Manyomballang. Mana tanahmu? GMTD itu mungkin ditipu. Mereka belum datang ke Makassar, kita sudah punya tanah. Kalau begini, dia akan mainkan seluruh kota. Hadji Kalla saja mau dimain-mainin, apalagi yang lain,” ungkapnya.
JK menjelaskan bahwa lahan seluas 16,4 hektare itu memiliki alas hak resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diterbitkan pada 8 Juli 1996, dan telah diperpanjang hingga 24 September 2036. Ia menegaskan siap menghadapi proses hukum apa pun jika GMTD terus menggugat.
“Kita ini orang taat hukum. Mau sampai ke mana pun, kita siap melawan ketidakadilan. Aparat keadilan harus adil, jangan dimain-mainkan,” katanya.
Komentar