JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Pembangunan Jakarta Sewerage Development Project (JSDP) Zona 1 merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk memperkuat sistem pengolahan limbah dan sanitasi ibu kota. Dalam jangka panjang, proyek ini dinilai penting bagi perbaikan kualitas lingkungan perkotaan.
Namun pelaksanaan pekerjaan di permukaan jalan memunculkan persoalan baru. Aktivitas konstruksi di sejumlah titik dinilai belum diimbangi pengelolaan lalu lintas dan perlindungan aktivitas ekonomi masyarakat secara memadai.
Berdasarkan pantauan lapangan, terdapat 89 titik galian aktif yang tersebar dari Penjaringan sampai Menteng. Setiap titik menggunakan pagar seng dengan lebar sekitar 4 hingga 6 meter sehingga menyebabkan penyempitan badan jalan di sejumlah ruas utama.
Kondisi paling padat terpantau di Jalan Pluit Raya, Mangga Besar, dan Gunung Sahari. Pada jam sibuk, kecepatan kendaraan turun signifikan dari rata-rata 30 kilometer per jam menjadi sekitar 5 hingga 10 kilometer per jam. Warga kehilangan tambahan waktu perjalanan antara 1,5 sampai 3 jam setiap hari akibat antrean panjang di sekitar area pekerjaan.
Situasi tersebut tidak hanya berdampak terhadap mobilitas masyarakat, tetapi juga menekan aktivitas ekonomi kawasan sekitar proyek. Sejumlah pelaku usaha kecil mengeluhkan menurunnya akses pelanggan akibat penutupan sebagian badan jalan.
Pengemudi ojek online, kurir logistik, dan pekerja harian ikut kehilangan produktivitas akibat waktu operasional yang habis di tengah kemacetan. Perlambatan distribusi barang juga mulai dirasakan di kawasan perdagangan Jakarta Utara, Pusat, dan Barat.
Survei internal Forum JagaJakarta terhadap 15 pedagang di tiga lokasi proyek menunjukkan penurunan omzet berkisar 30 hingga 50 persen sejak pekerjaan berlangsung. Sebanyak 12 responden mengaku belum pernah menerima sosialisasi terkait jadwal pekerjaan maupun estimasi normalisasi akses di wilayah mereka.
Di tengah tingginya biaya hidup dan harga bahan bakar naik, kemacetan berkepanjangan turut meningkatkan pengeluaran harian masyarakat. Kendaraan yang terjebak antrean panjang harus membakar lebih banyak bahan bakar, sementara waktu produktif warga terus berkurang.
Secara administratif, proyek JSDP berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai tetap memiliki ruang pengawasan, khususnya terkait penggunaan badan jalan dan pengaturan lalu lintas selama proyek berlangsung.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2020 memberikan kewenangan evaluasi hingga pencabutan izin apabila pelaksana proyek terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam praktik di lapangan, sejumlah persoalan masih ditemukan, mulai dari tidak tersedianya papan informasi progres pekerjaan, ketiadaan layanan pengaduan 24 jam, hingga perluasan area penutupan yang dinilai melebihi kebutuhan teknis.
Komentar