DENPASAR, NUSANTARAVOICE.COM – Kalangan buruh di Bali menyambut positif penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Kebijakan Gubernur Wayan Koster ini dinilai sebagai terobosan setelah hampir satu dekade upah buruh di Bali tertahan di level rendah. Namun, di balik apresiasi tersebut, serikat pekerja mencatat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.
Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali, Ida I Dewa Made Rai Budi Darsana, menilai kenaikan ini sebagai pijakan awal untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja. “Kebijakan tersebut dapat menjadi pijakan awal untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja setelah hampir satu dekade menghadapi persoalan tingkat upah yang masih rendah,” ujarnya.
Angka Rp4.559.287 tersebut naik signifikan sebesar Rp1.351.828 atau 42,15 persen dibandingkan UMP Bali 2026 yang sebesar Rp3.207.459 . Selain UMP, Pemprov Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor hotel bintang sebesar Rp4.644.907 per bulan, berlaku efektif 1 Januari 2027.
Meski menyambut baik lonjakan tersebut, FSPM Regional Bali mengakui bahwa nominal UMP 2027 masih berada di bawah estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan kalkulasi FSPM, KHL saat ini telah menyentuh kisaran Rp5,6 juta per bulan.
Data resmi menunjukkan KHL Bali 2027 mencapai Rp5.604.481. Dengan demikian, UMP yang ditetapkan baru setara 81,35 persen dari KHL, meskipun persentase ini meningkat dibandingkan kondisi 2026 yang hanya 61,54 persen.
