Adapun Kabupaten Buton Selatan meminta kejelasan aturan turunan PP Nomor 16 Tahun 2026, terutama terkait teknis Pilkades 2027, serta kepastian regulasi pengelolaan keuangan dan aset desa sebagai acuan penyusunan Peraturan Bupati.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Bernhard E. Rondonuwu, meminta pemerintah pusat dan daerah menggunakan data yang mencerminkan kondisi nyata desa. Menurutnya, kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal perlu menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan program.
Bernhard juga mendorong penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih maupun menambah beban administrasi pemerintah desa. Kepala dinas PMD juga diminta memanfaatkan grup komunikasi digital untuk mempercepat pelaporan persoalan di lapangan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangan, mulai dari kecamatan hingga pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Pemerintah daerah juga didorong mempelajari praktik baik dari desa lain dan menyesuaikannya dengan kondisi wilayah masing-masing.
Seluruh persoalan dan usulan daerah akan dihimpun berdasarkan bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Hasilnya menjadi bahan koordinasi Kemendagri dengan kementerian dan lembaga terkait dalam pembahasan kebijakan serta perencanaan program nasional 2027.
