Upacara HKN, Gubernur ASR Serahkan SK Perpanjangan Kerja 2.489 PPPK Paruh Waktu Sultra

KENDARI, NUSANTARAVOICE.COM- Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Sumangerukka, menyerahkan Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada 2.489 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Provinsi Sultra. Perpanjangan masa kerja tersebut berlaku untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Penyerahan SK berlangsung dalam rangkaian Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Selasa (17/11/2026). Gubernur didampingi Pj. Sekda dan Kepala BKD Sultra menyerahkan SK secara simbolis kepada dua perwakilan PPPK Paruh Waktu.

Sebanyak 2.489 PPPK Paruh Waktu lingkup Pemprov Sultra mendapatkan perpanjangan masa kerja. Jumlah tersebut terdiri atas 1.090 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 1.397 tenaga teknis. Sementara itu, 116 PPPK Paruh Waktu tidak mendapatkan perpanjangan masa kerja, terdiri atas 110 tenaga teknis dan 6 tenaga guru.

Gubernur menjelaskan, tidak diperpanjangnya masa kerja terhadap sejumlah PPPK Paruh Waktu disebabkan beberapa faktor, yakni tiga orang telah memasuki batas usia pensiun, lima orang meninggal dunia, 40 orang mengundurkan diri, serta 68 orang tidak diusulkan oleh OPD karena dinilai tidak disiplin dan tidak menunjukkan kinerja yang baik.

Dalam sambutannya, Gubernur meminta PPPK Paruh Waktu menjadikan SK yang diterima sebagai penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian. Ia menegaskan bahwa nilai seorang pegawai tidak ditentukan oleh status atau lamanya masa kerja, melainkan oleh ketulusan, kesungguhan, dan hasil kerja yang diberikan kepada masyarakat.

Gubernur juga meminta para penerima SK menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari roda pemerintahan daerah yang turut menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peran tersebut harus diwujudkan melalui peningkatan kinerja, semangat, dan kualitas pengabdian dalam menjalankan tugas.

Pada amanat Hari Kesadaran Nasional, Gubernur mengingatkan seluruh ASN bahwa di balik profesi yang dijalankan terdapat amanah rakyat, di balik kewenangan terdapat tanggung jawab, dan di balik setiap tugas terdapat kepentingan masyarakat yang harus dilayani.