Ia juga mempertanyakan sikap pimpinan DPRD Sultra yang masih membiarkan La Ode Tariala memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar), meskipun yang bersangkutan telah diberhentikan dari keanggotaan Partai NasDem.
Selain itu, Tahir meminta Sekwan Sultra tidak menghambat proses administrasi pergantian antarwaktu yang diajukan partainya.
Sebelumnya, La Ode Tariala diberhentikan dari Partai NasDem karena dinilai membangkang terhadap keputusan partai. Surat pemberhentian dan permohonan PAW tersebut telah diserahkan langsung oleh jajaran DPW NasDem Sultra kepada pimpinan DPRD Sultra pada 27 Oktober 2026.
Wakil Ketua DPW NasDem Sultra, Muttaqin Siddiq, sebelumnya menyampaikan bahwa surat yang diserahkan mencakup pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA), pemecatan Tariala sebagai kader, serta permohonan PAW.
Meski demikian, polemik tersebut semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Gedung DPRD sebagai lembaga representasi rakyat juga dituntut tetap menjadi ruang penyelesaian persoalan secara tertib, bukan arena pelampiasan emosi dan tekanan.










Komentar