Gelar Aksi Jilid II di Kejagung, JATI Resmi Laporkan Bupati Muna Barat Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel dan TPPU

Berita0 Dilihat

JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM – Jaringan Mahasiswa Pemerhati Tambang Indonesia (JATI) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

Aksi ini bertujuan mendesak tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI untuk mempercepat pemanggilan terhadap Bupati aktif Kabupaten Muna Barat, La Ode Darwin (DW).

Usai penyampaian aspirasi, massa aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan JATI, Alwin Hidayat, melanjutkan langkah dengan memasukkan laporan pengaduan masyarakat secara resmi melalui Pos Pelayanan Hukum (PPH) dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat (PPM) Kejagung RI. Laporan tersebut telah teregistrasi dengan Nomor Pengaduan 001/B/JATI/XI/2026.

Dalam keterangan tertulisnya, Alwin Hidayat menjelaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi publik untuk mendukung upaya Kejagung RI dalam mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola pertambangan nikel. Perkara tersebut diketahui tengah bergulir dengan penetapan tersangka terhadap Direktur PT Dua Delapan Resource (DDR), Arif Kurniawan (AK).

“Kami menyerahkan laporan resmi secara terstruktur guna mempercepat pendalaman hukum dan mencegah potensi hilangnya barang bukti maupun aset. Penegakan hukum harus berjalan transparan tanpa ada kesan pembiaran atau tebang pilih,” ujar Alwin Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

JATI menyoroti rekam jejak korporasi La Ode Darwin sebelum menjabat sebagai kepala daerah. Berdasarkan data yang dihimpun JATI, DW tercatat pernah menduduki posisi strategis sebagai Direktur di PT Arga Morini Indah (PT AMI) dan PT Arga Morini Indotama (PT AMINDO/PT AMID) pada rentang waktu 2019 hingga 2023 (serta tercatat dalam data kepengurusan hingga 2024 sebelum kontestasi Pilkada).