Gelar Aksi Jilid II di Kejagung, JATI Resmi Laporkan Bupati Muna Barat Terkait Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel dan TPPU

Berita4 Dilihat

Kedua perusahaan tersebut diketahui masuk dalam daftar enam entitas tambang nikel yang teridentifikasi terafiliasi dengan jaringan tersangka AK melalui perusahaan holding PT DDA, bersama PT BSJ, PT KAA, PT ANI, dan PT HJ. Sebelumnya, tim penyidik Jampidsus Kejagung RI juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor PT AMINDO di Sulawesi Tenggara serta beberapa ruang kantor di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

Menurut JATI, klaim pengunduran diri DW dari struktur manajemen perusahaan pada tahun 2023 menjelang Pilkada tidak serta-merta menggugurkan pertanggungjawaban hukum atas kebijakan maupun transaksi perusahaan selama masa jabatannya pada periode 2019–2023.

Selain dugaan korupsi tata kelola pertambangan, JATI meminta Kejagung RI mendalami dugaan praktik pertambangan ilegal yang berkaitan dengan aktivitas PT AMI dan PT AMINDO. Pendalaman tersebut meliputi kesesuaian koordinat penambangan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor 219/DPMPTSP/IV/2020 seluas 2.834,96 hektare, kelengkapan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga dugaan penggunaan dokumen terbang.

JATI juga mendorong penyidik untuk menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna menelusuri aliran dana (follow the money) dari aktivitas pertambangan tersebut. Pihak pelapor menduga adanya aliran dana yang disamarkan melalui pihak ketiga maupun digunakan untuk membiayai kontestasi politik pada Pilkada Muna Barat 2024.

Dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, JATI menyampaikan enam poin tuntutan kepada Jaksa Agung RI

  1. Mempercepat pemanggilan dan pemeriksaan resmi terhadap La Ode Darwin (DW) terkait kapasitasnya sebagai mantan Direktur PT AMI dan PT AMINDO.
  2. Melakukan penangkapan dan penahanan apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup.
  3. Mengusut tuntas dugaan peran DW, baik sebagai pengambil kebijakan maupun operator lapangan dalam jaringan perusahaan tersangka AK.
  4. Menyidik dugaan pertambangan ilegal serta menerapkan instrumen UU TPPU untuk menelusuri dugaan aliran dana politik pada Pilkada Muna Barat 2024.
  5. Melakukan penelusuran aset (asset tracing), pemblokiran, dan penyitaan terhadap harta benda yang diduga bersumber dari tindak pidana terkait.
  6. Melakukan audit forensik dan investigatif secara menyeluruh terhadap perubahan struktur korporasi dan pemilik manfaat akhir (beneficial owner) pada PT AMI dan PT AMINDO sejak tahun 2017 hingga 2026.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak La Ode Darwin serta manajemen PT AMI dan PT AMINDO untuk mendapatkan tanggapan dan konfirmasi lebih lanjut terkait laporan resmi yang dilayangkan oleh JATI ke Kejaksaan Agung RI tersebut.