JAKARTA, NUSANTARAVOICE.COM- Fungsionaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Ahmad Yahya Tikori, menyoroti proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Tahun 2026, khususnya terkait pentingnya pemeriksaan rekam jejak, integritas, dan rekam kinerja seluruh calon peserta.
Sapaan Ayt itu menilai Panitia Seleksi (Timsel) tidak boleh hanya terpaku pada pemenuhan persyaratan administratif dan tahapan asesmen, tetapi juga harus melakukan pendalaman objektif terhadap rekam jejak jabatan masing-masing calon, termasuk catatan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berkaitan dengan perangkat daerah yang pernah atau sedang dipimpinnya.
Saat ditemui, Senin (16/11/2026), ia membeberkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2025, bahwa terdapat sejumlah catatan pemeriksaan yang berkaitan langsung dengan Dinas PUPR Kabupaten Muna.
Ia menyebut, BPK menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis terhadap kontrak pada pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Sangia–Sarimulyo dengan nilai sebesar Rp32.471.151,00.
Pekerjaan tersebut, kata dia, dilaksanakan oleh PT BES kontrak tertanggal 8 Juli 2025 dengan nilai kontrak Rp1.072.410.000,00. Pekerjaan dinyatakan selesai 100 persen pada 3 November 2025 dan telah dibayarkan sebesar Rp1.018.789.500,00 atau 95 persen dari nilai kontrak.
Dalam pemeriksaannya, BPK menguraikan dua komponen permasalahan, yakni ; Pertama, bahwa pekerjaan Manajemen Mutu senilai Rp26.000.000,00, yang dalam rincian pemeriksaan tercatat tidak memiliki realisasi volume terpasang. Kedua, pekerjaan Laston Lapis Aus Asbuton Butir atau AC-WC Asbuton dengan nilai kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp6.471.150,13.
Kedua komponen tersebut menghasilkan total temuan sebesar Rp32.471.151,00 setelah pembulatan.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa BPK merekomendasikan kepada Bupati Muna agar memproses potensi kelebihan pembayaran tersebut melalui perhitungan pada pembayaran termin berikutnya atau penyetoran ke Kas Daerah. Selain itu, Bupati direkomendasikan untuk memerintahkan PPK pekerjaan terkait agar mengendalikan kontrak sesuai ketentuan dan memastikan pembayaran hanya dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan yang benar-benar diterima.
Selain itu, lanjut Ayt, dalam pemeriksaan pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Muna, BPK menemukan empat persil tanah di bawah jalan yang berada dalam penguasaan Dinas PUPR belum tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A.
Berdasarkan keterangan yang dicatat BPK, belum optimalnya pemetaan antara KIB A (tanah) dan KIB D (jalan) menjadi salah satu penyebab masih terdapat aset tanah yang belum tercatat.
“Artinya bahwa, atas persoalan itu, BPK merekomendasikan Bupati Muna agar memerintahkan kadis PUPR untuk lebih optimal melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya”, urainya.
